Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda Laos, menyatakan jika unsur pemerintah provinsi siap menyukseskan program koperasi desa (kopdes) Merah Putih yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ada beberapa catatan yang diutarakan oleh gubernur berkaitan dengan pembentukan Kopdes di Maluku Utara.
Ternate, SALOI.ID
Gubernur Sherly turut menyentil terkait Instruksi Presiden Prabowo Subianto tentang Percepatan Pembentukan Kopdes yang telah dituangkan dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketika menyampaikan sambutannya pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rapat Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, yang berlangsung di Bela Hotel Ternate, Kamis (24/04/2025), Gubernur mengajak para kepala daerah baik bupati dan walikota untuk bersinerji menyukseskan program tersebut.
“Menurut laporan Dinas Koperasi, saat ini koperasi yang ada di Maluku Utara sebanyak 1.300-an yang angkanya melebihi jumlah desa di Maluku Utara. Sebagian besar dari itu tidak aktif, tidak mandiri atau hanya memiliki akta pendirian,” tutur Gubernur Sherly.
Atas dasar itu, gubernur menghimbau agar tidak terburu-buru untuk membentuk koperasi baru namun mendata koperasi yang sudah ada untuk selanjutnya diintegrasi menjadi Kopdes Merah Putih.
“Mari kita uji coba 10 saja dulu. Artinya satu di setiap kabupaten dan kota. Dari yang sudah ada, dikonversi jadi Kopdes. Kita fokus dulu ke satu Kopdes. Jadikan pilot project. Jika berhasil, selanjutnya baru diimplementasi dan dikembangkan ke koperasi eksisting lainnya yang sudah ada,” pinta Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara itu.
Gubernur Sherly sendiri punya alasan atas inisiatifnya itu. “Tidak perlu buru-buru bentuk baru. Karena bentuk baru, ada banyak biaya yang harus dikeluarkan. Biaya pendirian (akta notaris), kemudian biaya lainnya. Jadi sebaiknya mencoba dari yang sudah ada untuk dikembangkan,” ucapnya.
Selain itu, Gubernur Sherly juga meminta para bupati dan walikota serta jajaran pemerintah daerah untuk memperhatikan potensi setiap Kopdes yang akan dibentuk dan saling berkoordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota
“Mari kita saling sinkronkan program karena tujuan kita sama untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Provinsi sendirian tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan dari 10 kabupaten dan kota,” tutupnya.
