Wa Zaharia sendiri memastikan jika kehadiran Kopdes Merah Putih ini akan membawa dampak positif bagi masyarakat. Termasuk juga diharapkan bisa saling mengisi jika di desa atau kelurahan sudah memiliki Badan Usaha Milik (BUM) Desa.
“Jadi tidak akan ada persaingan usaha yang tidak sehat. BUM Desa kan dikelola oleh pemerintah desa. Sedangkan koperasi desa dan kelurahan dikelola oleh pengurus dan anggotanya. Apalagi kehadiran Kopdes berdasarkan hasil musyawarah desa sehingga bisa dipastikan tidak akan muncul konflik kepentingan apalagi memiliki jenis usaha yang berbeda,” tuturnya optimis.
Untuk diketahui, sebagaimana telah dirilis SALOI.ID sebelumnya, saat ini sudah dibentuk 80 Kopdes di tiga kabupaten per 25 April 2025 dengan rinciannya 61 di Halmahera Tengah (Halteng), 17 di Halmahera Selatan (Halsel) dan dua di Halmahera Timur.
“Sementara sisanya, di tujuh kabupaten lain masih dalam proses dan sedang melakukan sosialisasi,” ungkap wanita yang juga alumni STPDN itu.
Baca Artikel Terkait: Ini Jumlah Kopdes di Malut yang Siap Dibentuk per 25 April 2025
Berdasarkan data yang diperoleh SALOI.ID dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara, saat ini terdapat 1.358 unit koperasi yang tersebar di 10 kabupaten dan kota. Dari jumlah itu, hanya sekitar 998 atau 73,49 persen yang masih aktif dan beraktivitas.
Sementara jumlah koperasi yang berstatus Koperasi Unit Desa atau KUD berjumlah sebanyak 72 dimana hanya 19 (26,39 persen) yang masih aktif. Sementara sisanya sebanyak 53 (73,61) persen dinyatakan tidak lagi aktif.
Pemerintah pusat sendiri menargetkan terbentuknya 80 ribu Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Untuk Provinsi Maluku Utara sendiri, berdasarkan informasi resmi yang diperoleh SALOI.ID, tidak ditargetkan jumlah yang harus dipenuhi untuk memenuhi kuota 80 ribu koperasi itu.
