Jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara pada Maret 2025 dilaporkan mengalami penurunan. BPS Maluku Utara mencatat, saat ini 5,76 persen penduduk miskin berada di pedesaan.
Ternate, SALOI.ID
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara, Drs Simon Sapary memaparkan, jumlah penduduk miskin di Malut pada Maret 2025 sebanyak 77,27 ribu orang. Dari jumlah itu, 54,14 ribu jiwa diantaranya berada di perdesaan.
Angka kemiskinan di desa ini menurun 5,93 persen atau 1,34 ribu orang dibandingkan September 2024 yang jumlahnya 55,48 ribu jiwa (5,93 persen). Artinya, dalam enam bulan, sebanyak 1,34 warga desa di Maluku Utara bebas dari kemiskinan.
Sementara pada periode yang sama, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan justru alami peningkatan.
Untuk nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) perkotaan lebih tinggi dari pada perdesaan. Pada Maret 2025, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan untuk perdesaan sebesar 0,860 sedangkan di perkotaan lebih tinggi, yaitu mencapai 1,166.
Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan. Di perdesaan nilainya sebesar 0,194 sedangkan di perkotaan lebih tinggi, yaitu mencapai 0,285.
Simon menyatakan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan angka kemiskinan di perdesaan selama periode September 2024-Maret 2024.
Pertama, pada triwulan I 2025, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 34,58 persen year on year (YoY), yang ditopang oleh sektor pertambangan dan industri pengolahan terkait tambang.
Kemudian, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,92 persen (YoY) pada triwulan I 2025, yang menandakan adanya peningkatan belanja masyarakat dan daya beli domestik.
Lalu nilai tukar petani (NTP) dimana Februari 2025 tercatat 105,58 meningkat 1,71 persen dari September 2024 (103,87).
“Kenaikan NTP menggambarkan peningkatan daya beli petani, khususnya di wilayah perdesaan,” ujarnya sebagaimana rilis yang diterima SALOI.ID, Sabtu (26/07/2025).
Faktor yang keempat adalah inflasi Februari 2025 tercatat 0,16 persen (YoY), angka yang relatif rendah dan stabil menunjukkan bahwa biaya hidup terkendali dan daya beli masyarakat terjaga.
Dan kelima, pada triwulan I 2025, penyaluran kredit UMKM mencapai Rp.4.628,50 miliar, tumbuh 4,18 persen (Rp. 185,95 miliar) dibandingkan triwulan III 2024 sebesar yang sebesar Rp 4.442,55 miliar.
Meski jumlah penduduk perdesaan menurun, tidak dengan garis kemiskinan (GK). BPS Mencatat pada Maret 2025, GK perdesaan naik menjadi Rp.642.614 per kapita per bulan dibanding September 2024 yang tercatat Rp 623.790.
“Komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK di perdesaan,” ujar Simon.
Komoditas makanan penyimbang terbesar GK di perdesaan yakni beras sebesar 29,78 persen. Kemudian Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK 9,51 persen. Sementara satu-satunya komoditas bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK perdesaan adalah perumahan sebesar 9,80 persen. (pur)
