Sebagai bentuk penguatan program, Budi Argap dan jajaran Kemenkum Maluku Utara juga melaksanakan kegiatan koordinasi dan monitoring Posbankum perdana di tiga desa di Kabupaten Halut yakni Wari Ino, Popilo dan juga Pitu pada 5 Februari 2026.
Pada warga, Argap menegaskan, Posbankum desa merupakan instrumen penting dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat.
Posbankum diharapkan menjadi tempat pertama bagi warga desa untuk memperoleh informasi, konsultasi dan pendampingan hukum secara mudah dan gratis.
“Keberadaan Posbankum di desa diharapkan mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat serta mencegah munculnya persoalan hukum yang lebih besar di kemudian hari,” tegasnya.
Saat tim Kemenkum Maluku Utara monitoring ke Desa Wari Ino, dari hasil dialog dengan masyarakat, diketahui masih terdapat sebagian warga yang belum memahami secara utuh tentang Posbankum dan manfaat yang dapat diperoleh.
“Kondisi ini disinyalir akibat minimnya kegiatan sosialisasi, sehingga perlu dilakukan penguatan edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat desa,” tutur Argap.
Sementara itu, di Desa Popilo, tim menemukan adanya peran aktif masyarakat dalam menangani berbagai persoalan dan konflik sosial yang terjadi.
Hal tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran hukum warga dalam menjaga ketertiban serta menyelesaikan permasalahan secara musyawarah, sejalan dengan tujuan pembentukan Posbankum.
“Dengan adanya Posbankum, penyelesaian konflik di tengah masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih maksimal karena telah tersedia wadah resmi sebagai tempat konsultasi, mediasi, dan pendampingan hukum bagi warga desa,” pungkas Argap. (rud/fm)
Naskah: Rudi Ruhiat
Penyunting: Fahmi Dj
