Di Provinsi Maluku Utara (Malut) saat ini terdapat 78 desa yang belum memiliki fasilitas listrik. Dari jumlah itu, 35 diantaranya, akan teraliri listrik di tahun 2025 dengan anggaran yang telah disiapkan Kementerian.
Ternate, SALOI.ID
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos mengatakan, untuk 43 desa sisa yang belum akan diupayakan pada 2026 sudah teraliri listrik minimal 12 jam.
Sherly Tjoanda Laos sendiri mengatakan, saat ini pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk mengaliri listrik ke desa-desa yang masih “galap” itu.
Setidaknya dari 78 desa, 35 diantaranya akan diupayakan segera dialiri listrik di tahun 2025. Untuk 43 desa sisa yang belum, akan diupayakan pada 2026, minimal selama 12 jam.
Hal ini dikatakan Gubernur Sherly saat beraudiensi dengan PT PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara, di ruang rapat Sekprov Malut, Selasa (19/08/2025).
Diungkapkan, saat ini ada dua desa yang hanya menyala enam jam dan 66 desa yang listriknya hanya menyala 12 jam. Dari 66 itu, akan ada sembilan desa yang ditingkatkan menjadi 24 jam.
“Sisanya 57 desa masih menjadi pekerjaan rumah dan akan dicari solusi bersama. Dari 57 ini, pasti ada desa-desa di Pulau Obi Halsel. Olehnya itu, diminta kepada pihak PT PLN agar dapat berkoordinasi dengan PT Harita, sehingga bisa teraliri listrik seperti yang dilakukan PT IWIP untuk masyarakat di sekitar lingkar tambang,” ujarnya.
Lanjut Gubernur, tahun ini juga, Pemprov Malut mendapat jatah revitalisasi pada 51 sekolah dengan bantuan anggaran dari pusat.
“Kami akan mendata sekolah manakah yang belum teraliri listrik termasuk juga ke Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda,” ucapnya.
Gubernur juga menjelaskan, untuk wilayah Kabupaten Halmahera Utara (Halut), lampunya sering padam karena masih terjadi gangguan mesin.
Pada bulan September ini ada mesin baru yang disewa dengan kapasitas daya 8 MW (megawatt), dan ada juga pada Desember 30 MW, jadi listriknya akan kembali normal.
“Jika 30 MW sudah beroperasi maka, mesin 8 MW yang disewa ini akan diberikan ke Morotai, sehingga bisa terpenuhi juga kebutuhan listrik di Morotai,” katanya.
Sementara untuk wilayah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), saat ini masih kapasitas 2 MW, dan akan ada suplai tambahan dari Halut yang kapasitasnya 30 MW jika sudah beroperasi.
Untuk Kabupaten Pulau Taliabu, pada bulan September akan disewa mesin 5 MW untuk persiapan suplai ke rumah sakit. Sementara untuk Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), 10 MW dan selesai pada 2027. Juga untuk Kabupaten Pulau Morotai pada 2028 akan ada 10 MW.
“Seperti halnya juga di Sofifi ada penambahan baru 2×3 MW dan 2027 ada penambahan 10 MW. Sanana akan ada penambahan pada 2027,” ucapnya.
Ia juga meminta kepada Dinas ESDM dan instansi terkait agar dapat update dan mapping rumah warga yang belum teraliri listrik untuk sama-sama dicarikan solusi sehingga seluruh rumah warga Malut dapat teraliri listrik dengan baik.
Sementara itu, ketika dikonfirmasi wartawan usai pertemuan dengan Gubernur, General Manager PT PLN wilayah Maluku dan Malut, Nur Suratmoko, mengatakan bahwa Gubernur meminta agar listrik yang menyala 12 dan enam jam bisa ditingkatkan.
“Sehingga mahasiswa yang kuliah di kampus UT (Universitas Terbuka) bisa melangsungkan kuliah jarak jauh melalui online. Ini juga untuk tingkatkan pendidikan di masyarakat,” ucapnya.
Nur Suratmoko berjanji, seluruh penyampaian dan usulan Gubernur itu akan dilakukan namun secara bertahap. Dirinya juga mengapresiasi Gubernur yang memiliki roadmap terkait pengembangan listrik di Malut.
“Misalnya di sekitar wilayah tambang oleh PT IWIP di Halteng, PT Harita di Obi Halsel dan PT ANTAM di Haltim serta rumah sakit baru di Taliabu serta beberapa kawasan perikanan yang akan disuplai aliran listrik. Intinya, kami siap membantu dan support apa yang menjadi kebutuhan listrik di Malut,” pungkasnya. (fdj)
