Pemprov Malut dilaporkan menerima CSR & PDB Award 2026 oleh Kemendesa PDT RI. Sebuah penghargaan bagi Pemda yang berhasil mendorong percepatan pembangunan desa lewat dana CSR.
Ternate, SALOI.ID
Program pertanian berbasis desa yang dijalankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut), mengantarkan Gubernur Sherly Tjoanda Laos dan Wakil Gubernur (Wagub) Sarbin Sehe, meraih penghargaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa Berkelanjutan (PDB) Awards 2026.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan peluncuran CSR dan PDB Awards 2026 oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) pada 21 April 2026 yang diterima langsung Wakil Gubernur (Wagub) Malut, Sarbin Sehe.
Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto mengatakan, penghargaan diberikan pada kepala daerah yang menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong pembangunan desa melalui pemanfaatan program CSR dari dunia usaha.
“Kami berterima kasih kepada BUMN dan dunia usaha yang telah salurkan CSR dengan tepat sasaran dan memberi dampak,” kata Mendes.
Menurut Yandri, manfaat CSR kini dirasakan langsung oleh masyarakat desa karena dibarengi program pendampingan serta pemberdayaan yang berkelanjutan.
Sejumlah program yang telah berjalan antara lain desa tematik, pemberdayaan ekonomi desa, pembangunan sarana dan prasarana, penyediaan air bersih, hingga pengembangan sumber daya manusia.
“Apresiasi ini tidak lepas dari langkah memperkuat sektor pertanian berbasis desa yang terus didorong dalam beberapa tahun terakhir,” ucap Wagub Sarbin Sehe usai menerima penghargaan tersebut.
Di bawah kepemimpinan Sherly Tjoanda Laos dan Sarbin Sehe, Pemprov Malut menetapkan 12 proyek strategis pertanian sebagai program prioritas untuk mendukung ketahanan pangan daerah.
Kebijakan itu sejalan dengan agenda nasional Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait swasembada pangan dan ketahanan pangan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
Berdasarkan data Dinas Pertanian, pengembangan padi sawah difokuskan di tiga wilayah strategis, yakni Kabupaten Halmahera Timur (haltim), Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dan Kabupaten Pulau Morotai (Pulmor).
Ketiga daerah tersebut diprioritaskan karena memiliki potensi lahan sawah yang luas serta dukungan masyarakat dalam menjaga produktivitas pertanian.
Selain itu, optimalisasi lahan sawah juga diarahkan ke Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) dan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) guna memperkuat kapasitas produksi pangan daerah.
Tidak hanya komoditas padi, juga pengembangan kawasan sentra hortikultura seperti cabai dan tomat di sejumlah kabupaten dan kota.
Pemprov Malut menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemanfaatan dana tanggung jawab sosial sebagai instrumen percepatan pembangunan desa.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadi bagian dari kontribusi menuju visi Indonesia Emas 2045. (fhm)
